Search
24 C
en
  • Sign in / Join
Kalbar Suarana.com
  • Home
  • Nasional
  • Daerah
  • Parlementaria
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Kepolisian
    • Ekonomi
    • Mahasiswa
    • DRPD
Kalbar Suarana.com
Search
Home BERITA UTAMA Serba Serbi Iyen Bagagok Soroti Kesenjangan Sosial dan Perampasan Tanah, Tolak Wacana Transmigrasi di Kalbar
BERITA UTAMA Serba Serbi

Iyen Bagagok Soroti Kesenjangan Sosial dan Perampasan Tanah, Tolak Wacana Transmigrasi di Kalbar

kalbar suarana .com
kalbar suarana .com
09 Jul, 2025 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp



Pontianak | kalbar.suarana.com - Kalimantan Barat,9 Juli 2025 Ambisi pemerintah pusat untuk kembali menggulirkan program pemerataan pembangunan berbasis transmigrasi di Kalimantan Barat menuai protes keras dari tokoh-tokoh masyarakat adat. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Iyen Bagagok, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Adat Mangkok Merah Kalimantan Barat, dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media pada Selasa, 9 Juli 2025.


Kami dengan tegas menolak rencana program transmigrasi baru di Kalimantan Barat. Masih banyak persoalan lama yang belum selesai, termasuk kemiskinan masyarakat lokal maupun eks transmigran lama yang sudah puluhan tahun tinggal di Kalbar,” tegas Iyen Bagagok.


Menurutnya, pemerintah justru belum menyelesaikan konflik-konflik sosial yang selama ini membayangi program transmigrasi, seperti perampasan tanah ulayat masyarakat adat dan penggusuran lahan eks-transmigran oleh oknum maupun perusahaan.


Iyen menyoroti bagaimana tanah-tanah transmigran dari era Orde Baru khususnya sejak masa Presiden Soeharto hingga kini banyak yang dikuasai oleh pihak lain secara sepihak. Namun, menurutnya, pemerintah seakan tutup mata terhadap sejarah dan penderitaan masyarakat tersebut.


Apa gunanya membuka kawasan baru untuk transmigrasi jika infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, sekolah, dan kesehatan di banyak daerah Kalbar masih belum terpenuhi?” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa lebih bijak apabila dana negara dialokasikan untuk memperkuat pembangunan dasar dan layanan publik di wilayah-wilayah terpencil Kalbar, ketimbang menciptakan potensi konflik sosial baru melalui kebijakan yang tidak matang secara sosial dan ekologis.


Penolakan ini juga menjadi refleksi kegagalan tata kelola transmigrasi sebelumnya, yang kerap menimbulkan konflik agraria, ketimpangan kesejahteraan, dan ketegangan horizontal antara penduduk lokal dan pendatang.


Dalam konteks hukum, program transmigrasi harus tunduk pada:


UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang mengakui hak ulayat masyarakat adat.


UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Transmigrasi, yang mengatur hak-hak dan perlindungan transmigran.


Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transmigrasi, yang mewajibkan partisipasi masyarakat lokal dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi.


Namun dalam pelaksanaannya, menurut Iyen, “Regulasi hanya menjadi alat formalitas, sementara di lapangan rakyat adat dan eks-transmigran terus menjadi korban ketidakadilan struktural.”


Iyen Bagagok menyerukan agar suara masyarakat adat Kalimantan Barat tidak diabaikan dalam setiap rencana kebijakan nasional. Ia meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi total wacana penambahan transmigrasi demi menghindari konflik sosial yang berulang dan ketimpangan kesejahteraan yang makin dalam.


Kami tidak anti pembangunan, tapi jangan abaikan luka lama dan hak-hak rakyat yang belum dipulihkan. Jangan sampai program atas nama ‘pemerataan’ justru memicu perpecahan dan ketidakadilan baru,” pungkasnya.

Sumber: Iyen Bagagok, Ketua Umum Ormas Mangkok Merah Kalimantan Barat


Pewarta : Sy.yusuf


Via BERITA UTAMA
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Older Posts
Newer Posts

You may like these posts

- Advertisment -

Stay Conneted

facebook Like
youtube Subscribe
instagram Follow

Featured Post

Mediasi Ketiga: Pemkab Kubu Raya Ultimatum PT PAL Beri Jawaban dalam Sepekan

kalbar suarana .com- 11:39 AM 0
Mediasi Ketiga: Pemkab Kubu Raya Ultimatum PT PAL Beri Jawaban dalam Sepekan
Kubu Raya | kalbar.suarana.com — Rabu, 9 Juli 2025 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali memfasilitasi mediasi terkait sengketa pembangunan kebun plasma anta…

Most Popular

Kebahagiaan Mewarnai Pernikahan Putri dari Kepala Perwakilan Kalbar  Media Star News BPK

Kebahagiaan Mewarnai Pernikahan Putri dari Kepala Perwakilan Kalbar Media Star News BPK

12:00 PM
Penggerebekan Gudang Dugaan  Oli Ilegal Palsu, Pengamat: Bukan Wewenang Ormas, Itu Tugas Penyidik!"

Penggerebekan Gudang Dugaan Oli Ilegal Palsu, Pengamat: Bukan Wewenang Ormas, Itu Tugas Penyidik!"

2:30 PM
Demokrasi Terancam! Wartawan Dilarang Liput Peristiwa Negatif di Kalbar, Pakar Hukum Desak Penindakan

Demokrasi Terancam! Wartawan Dilarang Liput Peristiwa Negatif di Kalbar, Pakar Hukum Desak Penindakan

1:55 PM

Recent Comments

Editor Post

Penambangan Emas Ilegal di Tanjung Paoh Makin Marak, Sungai Kapuas Terancam

Penambangan Emas Ilegal di Tanjung Paoh Makin Marak, Sungai Kapuas Terancam

8:08 AM
Satreskrim Polresta Pontianak Amankan Pelaku Dugaan Kejahatan terhadap Anak di Bawah Umur

Satreskrim Polresta Pontianak Amankan Pelaku Dugaan Kejahatan terhadap Anak di Bawah Umur

5:05 PM
Respon Cepat Laporan Warga, Polsek Pontianak Selatan Amankan Pelaku Pencurian Helm di Jalan Tanjung Pura

Respon Cepat Laporan Warga, Polsek Pontianak Selatan Amankan Pelaku Pencurian Helm di Jalan Tanjung Pura

8:13 PM

Popular Post

Kebahagiaan Mewarnai Pernikahan Putri dari Kepala Perwakilan Kalbar  Media Star News BPK

Kebahagiaan Mewarnai Pernikahan Putri dari Kepala Perwakilan Kalbar Media Star News BPK

12:00 PM
Penggerebekan Gudang Dugaan  Oli Ilegal Palsu, Pengamat: Bukan Wewenang Ormas, Itu Tugas Penyidik!"

Penggerebekan Gudang Dugaan Oli Ilegal Palsu, Pengamat: Bukan Wewenang Ormas, Itu Tugas Penyidik!"

2:30 PM
Demokrasi Terancam! Wartawan Dilarang Liput Peristiwa Negatif di Kalbar, Pakar Hukum Desak Penindakan

Demokrasi Terancam! Wartawan Dilarang Liput Peristiwa Negatif di Kalbar, Pakar Hukum Desak Penindakan

1:55 PM

Media Network

  • Suarana.com
  • Jabar Suarana
  • Jateng Suarana
  • Jatim Suarana
  • Sumsel Suarana
  • Sumut Suarana
  • Aceh Suarana
  • Lampung Suarana
  • Kalbar Suarana
  • Pontianak Suarana
  • Epaper Suarana
  • Tv Suarana
  • Suarana Group
  • Edu Suarana
  • Umkm Suarana
Kalbar Suarana.com

PT. Media Suarana Mahesa

Suarana Kalbar menyajikan berita terpercaya dan terkini dari Kalimantan Barat. Informasi lengkap seputar politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan Kalbar.

Contact us: suaranagroup@gmail.com

DMCA.com Protection Status Google News

Follow Us

© 2024 Kalbar Suarana Published By Suarana.com
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Sitemap